Address
Ruko Niaga Mas Blok B1 No.06 - Batam
01 August, 2022

Penyebab Sengketa Pajak dan Pencegahannya

PT Jovindo Solusi Batam merupakan konsultan pajak batam yang sudah melayani banyak client dengan menggunakan jasa layanan untuk menyelesaikan pengajuan PPN, perhitungan PPh 21, PPh 23, PPh 4 Ayat 2, dan perhitungan PPh serta melakukan pelaporan pajak online. Kali ini Konsultan Pajak Batam akan memberikan informasi terkait Makna dari sengketa pajak adalah sengketa yang muncul di dalam bidang pekerjaan antara penanggung pajak atau wajib pajak bersama pejabat yang berwenang, dan Cara pencegahan Sengketa Pajak. Pada artikel kali kita ini akan membaca informasi yang berkaitan dengan "Penyebab Sengketa Pajak dan Pencegahannya"

 

 

Sengketa pajak yang masih sangat tinggi menjadi permaslahan yang masih di hadapi di berbagai belahan dunia, Dan ini masih akan terjadi di tengah kebijakan pajak yang terus berubah secara domestik atau global.  Dan dampaknya adalah menyebabkan perbedaan interprentasi dari sebuah aturan.

Definisi Sengketa Pajak

sengketa pajak adalah sengketa yang muncul di dalam bidang pekerjaan antara penanggung pajak atau wajib pajak bersama pejabat yang berwenang. Ini juga berhubungan dengan gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar dengan undang-undang penagihan pajak menggunakan surat paksa.

 

Biasanya sengketa pajak terjadi peada saat pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya akan memicu perhitungan pajak yang berbeda antara otoritas wajib pajak dan pajak. Jika tidak jelas, Otoritas pajak sering melakukan diskresi.

Tapi, Di satu sisi diskresi sudah memberikan kepastian hukum untuk kasus yang sedang di hadapi. Tapi, Pada saat aturan bersifat multitafsir, oleh karena itu sering terjadi ialah otoritas pajak dan pembayar pajak yang memiliki posisi yang berbeda.Dan untuk saat ini, Permasalahan tidak terselesaikan dan masalah pun berlanjut ke pengdilan pajak.

Cara pencegahan Sengketa Pajak

 

Cara yang pertama ialah dengan cara perumusan produk hukum yang berkualitas. Agar bisa membentuk aturan undang-undang dalam bidang perpajakan yang berkualitas sudah pasti di perlukan tanggung jawab yang melibatkan pemangku penting. Keterlibatan masyarakat juga sebagai sinergi antarinstasi yang berkepentingan pun di perlukan.

 

Kedua, Simpelifikasi pajak. Perlu di letakkan di dalam perspektif gambar untuk penggandaan suatu sistem. Simplifikasi memerlukan 4 aspek yaitu administrasi pajak, Kepatuhan atau interaksi antara pemungut pajak, Otoritas pajak, Aturan pajak, Kebijakan pajak.

 

Ketiga, (CRM) Cempliance risk management. CRM adalah pendekatan sistematis yang di gunakan untuk mengelola wajib pajak CRM juga di manfaatkan untuk memetakan sifat prilaku dan tingat risiko sebagai dasarnya.

 

Keempeat, Advancpe ruling, Adalah salah satu prosedur yang di lakukan wajib pajak untuk memperoleh konfirmasi tertulis sebeleum melakukan transaksi khusus. Otoritas pajak memberikan beberapa fasilitas yang berupa konsultasi kepada wajib pajak.

 

Kelima, Pemanfaatan teknologi informasi. Tidak hanya terbatas untuk satu tujuan tapi juga untuk membantu penciptaan mengurus biaya administrasi menjadi sederhana. Dalam penggunaan teknologi informasi, Wajib pajak akan dibagi dalam beberapa kriteria dengan risiko.

 

Banding dan Gugatan Pajak Dalam Sengketa Pajak

 

Gugatan adalah cara yang dapat di lakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan banding adalah cara yang dapat di lakukan oleh penanggung jawab pajak atau wajib pajak pada suatu keputusan yang di ajukan. Gugatan adalah upaya hukum terhadap keputusan pelaksanaan pepenagihan peajak ;dan kpepeutusan perpeajakan, Ban;ding a;dalah upeaya hukum tper;ha;dap kpepeutusan perpeajakan.

 

Pertimbangan Hal Dalam Sengketa Pajak

 

Sengketa pajak adalah sebuah hal yang menakutkan untuk wajib pajak. Karena penyelesaian sengketa pajak menghabiskan banyak waktu. Bahkan kasus terlama sengketa pajak adalah 10 tahun.