PT Jovindo Solusi Batam merupakan perusahaan konsultan pajak yang menyediakan layanan jasa konsultan pajak, pembukuan, dan jasa pembukuan serta jasa manajemen kepada klien. Kali ini PT Jovindo Solusi Batam akan memaparkan informasi Panduan Pembetulan SPT Tahunan Badan Apabila Mengalami Lebih Bayar atau Rugi.
Dalam praktik pelaporan pajak perusahaan, kesalahan pengisian atau ketidaksesuaian data pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan masih dapat terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak Badan diberikan kesempatan melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pembetulan SPT dapat menimbulkan kondisi rugi atau lebih bayar. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memahami aturan, batas waktu, hingga konsekuensi administrasi yang berkaitan dengan pembetulan SPT Tahunan Badan agar prosesnya berjalan dengan benar.
Memahami SPT Lebih Bayar atau Rugi
Status lebih bayar muncul ketika jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan ternyata lebih besar dibandingkan pajak yang sebenarnya terutang setelah dilakukan pembetulan SPT. Kondisi tersebut membuat Wajib Pajak Badan memiliki kelebihan pembayaran pajak kepada negara.
Atas kelebihan pembayaran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengembalikannya kepada wajib pajak setelah melalui proses penelitian maupun pemeriksaan sesuai peraturan perpajakan. Dengan demikian, pembetulan SPT yang menghasilkan status rugi pada dasarnya berkaitan dengan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya.
Dasar Hukum Pembetulan SPT Tahunan Badan
Ketentuan mengenai pembetulan SPT Tahunan Badan diatur dalam beberapa regulasi perpajakan, antara lain:
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
• Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2016
Melalui aturan tersebut, Wajib Pajak Badan diberikan hak untuk memperbaiki SPT yang telah dilaporkan apabila ditemukan kekeliruan dalam pengisian data atau perhitungan pajak. Setelah pembetulan diajukan, DJP dapat melakukan penelitian administrasi maupun pemeriksaan guna memastikan kebenaran data dan menentukan ada atau tidaknya hak pengembalian pajak.
Ketentuan Pembetulan SPT dengan Status Lebih Bayar
Berikut beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan saat melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan dengan status rugi atau lebih bayar:
1. Memperhatikan Batas Waktu Pembetulan
Pembetulan SPT harus dilakukan paling lambat dua tahun sebelum masa daluwarsa penetapan pajak berakhir. Sementara itu, masa daluwarsa penetapan pajak berlangsung selama lima tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak atau saat pajak terutang.
2. SPT Masih Bisa Dibetulkan Kembali
Apabila DJP belum melakukan pemeriksaan atas SPT pembetulan yang disampaikan, maka Wajib Pajak Badan masih diperbolehkan melakukan pembetulan kembali. Ketentuan ini memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki data yang masih kurang tepat.
3. Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT
Dalam kondisi tertentu, meskipun pemeriksaan telah dimulai, Wajib Pajak Badan tetap dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT selama Surat Ketetapan Pajak belum diterbitkan. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui laporan tersendiri yang memuat keadaan sebenarnya sesuai kondisi perusahaan.
4. Kewajiban Melunasi Utang Pajak
Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya utang pajak, maka perusahaan wajib melunasi kewajiban tersebut terlebih dahulu. Apabila setelah pelunasan masih terdapat sisa lebih bayar, maka DJP akan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada wajib pajak.
5. Waktu Pengembalian Kelebihan Pajak
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama satu bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan permohonan diterima secara lengkap.
Contoh Ketentuan Daluwarsa Pembetulan SPT
Sebagai contoh, PT AAA pada tahun 2025 ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019 dengan nilai rugi yang lebih besar dibandingkan laporan sebelumnya. Namun pembetulan tersebut tidak dapat dilakukan karena masa daluwarsa penetapan pajak untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019 telah berakhir pada tahun 2023 dan 2024.
Artinya, pembetulan seharusnya dilakukan paling lambat pada tahun 2021 dan 2022 atau dua tahun sebelum daluwarsa penetapan berakhir.
Sanksi Apabila Masih Ada Kekurangan Pajak
Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak dan nilai lebih bayar tidak mencukupi untuk melunasinya, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan suku bunga acuan yang ditambah 5%, kemudian dibagi 12 bulan. Perhitungan dilakukan sejak batas akhir penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran dilakukan. Sanksi bunga dikenakan paling lama 24 bulan dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.
Kesimpulan
Pembetulan SPT Tahunan Badan merupakan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan pelaporan pajak. Jika hasil pembetulan menunjukkan status lebih bayar, wajib pajak dapat memperoleh pengembalian pajak sesuai prosedur yang berlaku.
Meski demikian, DJP tetap akan melakukan pemeriksaan dan memperhitungkan terlebih dahulu apabila masih terdapat utang pajak yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan seluruh data dan kewajiban perpajakan telah sesuai agar proses pembetulan berjalan lancar.
